Vaksin Nusantara Tak Boleh Hanya Sekedar Nasionalisme, IDI: Fokus Prosedur yang Benar dan Pengembangannya
Sabtu, 17 April 2021 16:40 WIB
Share
Ilustrasi Vaksin Nusantara. Sumber Foto: Covesia
Teras Bekasi - Pihak Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menerangkan tentang persoalan Vaksin Nusantara bukan hanya sekadar nasionalisme dan niat baik saja, melainkan juga harus memperhatikan beberapa aspek penting seperti keamanan, efikasi, dan kualitas.

Keterangan dari Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI), Daeng M Faqih juga menyampaikan bila tahapan yang harus diperhatikan pada proses uji vaksinasi nusantara merupakan kejelasan protokol yang diberikan ke BPOM.

"Kalau bicara niat, semuanya kita sepakat niatnya baik mendorong produksi lokal. Cuma masalah prosedur dan protokol ini yang kita permasalahkan. Mari kita fokus pada prosedur yang benar dalam pengembangan vaksin," ungkap Daeng pada diskusi daring yang diselenggarakan Trijaya FM, Sabtu (17/4/2021).

"Jangan hanya berpikir niat nasionalisme, sudahlah protokolnya cincai. Enggak bisa begitu," tambahnya menegaskan.

Pihaknya menyebut bahwa, tim vaksin nusantara wajib mengikuti tahapan yang telah ditentukan oleh BPOM, kendati terdapat pihak lain yang juga memiliki kapasitas yang sama guna menilai kelayakan suatu vaksin. Hal tersebut dikarenakan BPOM mempunyai mandat dari negara dan memiliki otoritas mengenai izin dan peredaran obat serta vaksin.

"Yang melakukan penilaian itu hanya BPOM, jadi kalau bukan BPOM siapa? Negara memberikan amanahnya ke BPOM. Kalau pihak lain enggak ada otoritas. Apa ada yang mampu yang lain? banyak, Kemenkes pun mampu melakukan penilaian. Tapi Kemenkes tidak punya otoritas yang memiliki wewenang. Termasuk IDI," terang Daeng dikutip dari CNN Indonesia.

Tak hanya itu, Daeng juga mengimbau supaya seluruh pihak tak meragukan penilaian dari BPOM. Karena, diakuinya bilamana  BPOM tak profesional, maka telah banyak obat-obatan dan vaksin yang berdampak buruk.

"Katakan BPOM enggak profesional, itu udah buyar obat-obatan dan vaksin yang lain," sebutnya.

Mulanya, BPOM belum menetapkan PPUK uji klinis fase II vaksin Nusantara sebab belum memenuhi beberapa syarat, di antaranya syarat cara pembuatan obat yang baik (CPOB).

Di samping itu,  BPOM juga merilis beberapa temuan mereka yakni komponen yang digunakan pada  penelitian vaksin nusantara tak sesuai pharmaceutical grade, kebanyakan impor, sampai antigen virus yang digunakan bukan berasal dari virus corona di Indonesia.

Halaman
1 2
Reporter: Terasbekasi1
Editor: Kashmirx
Sumber: -
Berita Terkait
Berita Terkini
Komentar
limit 500 karakter
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
Berita Terpopuler