Pemkab Bekasi Dukung Penuh Program Pengelolaan Sampah di DAS Citarum

Rabu, 24 November 2021 14:24 WIB

Share
Pemkab Bekasi Dukung Penuh Program Pengelolaan Sampah di DAS Citarum
Pemkab Bekasi Dukung Penuh Program Pengelolaan Sampah di DAS Citarum (Dok. Prokopim Pemkab Bekasi)

Teras Bekasi - Pemerintah Kabupaten Bekasi mendukung penuh program pengelolaan persampahan di wilayah daerah aliran Sungai Citarum.

Hal itu ditandai dengan penandatanganan komitmen yang dilakukan oleh Plt. Bupati Bekasi, Akhmad Marjuki, pada pembukaan kegiatan Kick Off- Rapat Asistensi Peningkatan Kualitas Perencanaan Pengelolaan Sampah Terpadu. Kegiatan tersebut Bertempat di Hotel Holiday Inn, Bandung, Selasa (23/11).

Kegiatan ini digelar oleh Kementerian Dalam Negeri RI bersama Kementerian PUPR RI, yang bekerjasama dengan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Kegiatan ini dimaksudkan dalam memberikan dukungan teknis kepada Pemerintah Daerah yang bertujuan untuk mendorong dan meningkatkan pembangunan pengelolaan sampah yang berskala nasional dan terukur.

Dalam wawancara terpisah, Plt. Bupati Bekasi menyampaikan apresiasinya kepada Kemendagri, atas rencana program dan strateginya untuk pengelolaan sampah dibeberapa wilayah di Jawa Barat.

“Kami diundang untuk rapat peningkatan pengelolaan sampah terpadu, saya sebagai kepala daerah mengapresiasi setinggi-tingginya rencana itu karena memang sampah ini menjadi isu yang tidak boleh dianggap sepele,” ujarnya.

Dirinya berharap setelah adanya rapat tersebut, Pemerintah Kabupaten Bekasi akan melakukan rencana untuk menindaklanjuti pengelolaan sampah di Kabupaten Bekasi.

“Saya harap semoga setelah adanya rapat ini, bukan hanya perencanaan tetapi cepat kita lakukan aksi di lapangan,” terangnya.

Menurut Kepala Bidang Kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi, Khaerul Hamid, menuturkan bahwa dari 7 Kabupaten, Kabupaten Bekasi menjadi salah satu yang terpilih untuk berkolaborasi antar pemerintah pusat, pemerintah daerah dan pemerintah provinsi.

Halaman
Komentar
limit 500 karakter
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
0 Komentar